Analis: Narasi Rekonsiliasi Terus Digaungkan Pasca Pilpres 2024, Seolah Oposisi Negatif

Senin, 29 April 2024 | 06:22 WIB
Analis: Narasi Rekonsiliasi Terus Digaungkan Pasca Pilpres 2024, Seolah Oposisi Negatif
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) usai menerima surat penetapan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Terpilih di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, isu rekonsiliasi terus digaungkan oleh pihak pemenang Pilpres 2024, seolah-olah menjadi oposisi merupakan hal yang negatif.

Padahal menurutnya, kehadiran oposisi itu sama pentingnya sebagai penyeimbang pemerintahan.

“Perlu digaris bawahi, narasi rekonsilisasi terus digaungkan, seolah oposisi negatif, destruktif dan lainnya," kata Karyono saat dihubungi Suara.com, Minggu (28/4/2024).

Baca Juga:

Baca Juga: Prabowo-Gibran Hadiri Halalbihalal di PBNU, Menteri-menteri Jokowi Ikut Hadir

Timnas AMIN Batal Dibubarkan Hari Ini, Apa Sebabnya?

Karyono menilai percuma kalau upaya rekonsiliasi ditujukan hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan.

Sebab, bukan berarti semua mendapatkan bagian di pemerintahan dipastikan bakal melahirkan kebijakan yang baik untuk masyarakat.

"Kalau kebijakannya baik, kalau kebijakannya bertentangan dengan rakyat bagaimana?” ucapnya.

Karena itu, perlu adanya kubu oposisi yang semestinya diisi oleh partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Disebut Bakal Hadiri Acara Halalbihalal PBNU Hari Ini

Baca Juga:

Prabowo Sebut Betapa Besarnya Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Menurutnya, parpol yang sudah menelan kekalahan, tidak perlu ikut-ikutan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi harus jelas itu apanya yang harus direkonsiliasi. Perbedaan pandangan politik itu biasa, kalah-menang dalam kontestasi politik itu biasa, jangan dianggap pertarungan politik dalam konstetasi itu disamakan dengan perang,” ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI