Infografis
Suara.com - Usai ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai melakukan safari politik kepada para lawannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, saat ini isu rekonsiliasi terus digaungkan oleh pihak terpilih, seolah-olah menjadi oposisi merupakan hal yang buruk.
Baca Juga:
Timnas AMIN Batal Dibubarkan Hari Ini, Apa Sebabnya?
Baca Juga: Sudah Anggap Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU, Gus Yahya PBNU Ucapkan Selamat
Padahal, lanjut Karyono, menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan sama penting sebagai penyeimbang, agar pemerintah, khususnya presiden tidak bisa menjadi superior.
“Perlu digaris bawahi, narasi rekonsilisasi terus digaungkan, seolah oposisi negatif, destruktif dan lainnya. Kalau hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan, supaya agenda kebijakan pemerintah bisa berjalan mulus, untuk apa?" kata Karyono, saat dihubungi Suara.com, Minggu (28/4/2024).
“Kalau kebijakannya baik, kalau kebijakannya bertentangan dengan rakyat bagaimana?” tambahnya.
![Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Kantor DPP PKB, disambut Ketum Muhaimin Iskandar dan jajaran elitenya, Rabu (24/4/2024). [Suara.com/Fakhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/24/54859-presiden-terpilih-prabowo-subianto-dan-muhaimin-iskandar.jpg)
Oleh sebab itu, diperlukannya kekuatan penyeimbang dari partai-partai yang kemarin kalah dalam Pilpres 2024, tetap berada di luar partai pemerintahan.
Baca Juga:
Baca Juga: PKS hingga PKB Berpeluang Gabung Prabowo, Said Didu: Tidak Masalah
PDIP Bakal Usung Khofifah Bareng PAN dan Gerindra di Pilgub Jatim? Hasto: Dimungkinkan
Karyono menilai, kalah atau menang dalam pertarungan dalam konstentasi politk merupaka hal yang lumrah. Perlu diperhatikan juga, pihak yang kalah dalam kontestasi PIlpres bukanlah kalah dalam peperangan.
“Jadi harus jelas itu apanya yang harus direkonsiliasi. Perbedaan pandangan politik itu biasa, kalah-menang dalam kontestasi politik itu biasa, jangan dianggap pertarungan politik dalam konstetasi itu disamakan dengan perang,” pungkas Karyono.
