Infografis
Suara.com - Publik dihebohkan oleh kabar PKB yang bergabung dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Ini berawal dari Prabowo yang mendatangi markas PKB pada Rabu (24/4/2024) dan disambut karpet merah.
Begitu tiba, ia dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengadakan pertemuan tertutup. Momen ini membuat publik semakin meyakini bahwa PKB akan bergabung ke pemerintah atau tidak oposisi.
PKB sendiri awalnya sempat bergabung dengan Prabowo. Namun, mereka mendadak masuk kubu Anies hingga Cak Imin dijadikan cawapres. Kini, partai itu kembali bersama Prabowo? Berikut jejak PKB di Pilpres 2024.
Jejak PKB di Pilpres 2024
Diketahui bahwa mulanya, PKB dan Gerindra membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto. Namun, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hal itu karena PKB memilih keluar dari koalisi yang kemudian PAN dan Golkar datang untuk bergabung. Tak disangka-sangka, partai yang diketuai oleh Cak Imin tersebut hengkang demi menyatu dengan Koalisi Perubahan.
Koalisi itu bahkan mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan pada 2 September 2023. Kabar tersebut lantas membuat publik geger dan bertanya-tanya alasan Koalisi Perubahan memilih Cak Imin.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkap alasan mengapa Cak Imin bisa menjadi cawapres Anies Baswedan. Ia mengatakan Anies mengembalikan hak penetapan bakal pendampingnya ke masing-masing ketum parpol di koalisi.
Untuk itu, nama Cak Imin bisa tiba-tiba muncul karena penetapan bakal cawapres tidak sepenuhnya di tangan Anies lagi. Lalu, terpilihnya Ketum PKB ini juga lantaran ia dan partainya yang sudah keluar dari KKIR.
Baca Juga: Nyayur! Prabowo Disebut Bakal Untung Banyak jika Tarik PKB ke Kabinet, Apa Saja?
"Kan tadinya semua persetujuan kembali ke pilihan Anies sendiri. Tapi, Anies menyampaikan bahwa dikembalikan kewenangan itu kepada ketum partai masing-masing. Makanya kenapa tiba-tiba Cak Imin muncul dalam perhelatan ini," kata Sahroni, di Gedung DPR, Senin (4/9/2023).
