Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sulit untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI pasca Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Baca Juga:
Analis: Kalau PDIP dan PKS Jadi Oposisi, Justru Prabowo-Gibran Kecipratan Untung
Sebabnya, presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah mulai safari ke partai-partai politik.
"Saya pikir berat, karena Pak Prabowo sudah keliling ke semua partai-partai, di KIM (Koalisi Indonesia Maju) maupun di Koalisi Perubahan," kata Jazilul ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
![Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (kedua kanan) usai menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/25/99648-surya-paloh-temui-prabowo-subianto.jpg)
Oleh sebab itu, Jazilul menilai usulan hak angket tentang kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak lagi relevan, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga:
Prabowo Subianto Dapat Kritikan Pedas Buntut Ucapan 'Senyum Anda Berat' ke Anies Baswedan
Baca Juga: Cak Imin Ungkap Timnas AMIN Akan Dibubarkan Jumat Pagi di Rumah Anies Baswedan
Jazilu mengusulkan agar hak angket digulirkan untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik mengenai penyelenggaraan pemilu misalnua tentang regulasi pembagian bansos hingga penggunaan aparat negata.
