Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, menilai, jika PDIP dan PKS memilih sikap untuk menjadi oposisi justru akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP. Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Umam kepada Suara.com, Kamis (25/4/2024).
Baca Juga:
Saking Gemasnya, Prabowo Guncangkan Tubuh Anies Usai Resmi Jadi Presiden Terpilih
Baca Juga: NasDem Resmi Merapat! Prabowo: Kita Sepakat Bekerja Sama Demi Kepentingan Rakyat
Sebabnya, kata dia, PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda bahkan bertolak belakang.
"Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik, namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi," tuturnya.
Di sisi lain, ia menilai pendekatan yang dilakukan Prabowo Subianto ke NasDem dan PKB tak lain untuk memperkuat pemerintahannya terutama dari sisi parlemen.
"Perubahan peta politik pasca penetapan pemenang Pilpres oleh KPU kemarin memberikan legitimasi politik dan konstitusional kepada Prabowo-Gibran untuk menyiapkan pemerintahan barunya. Ketiadaan coat-tail effect dan masih terbatasnya akumulasi kekuatan politik Koalisi 02 di parlemen (48 persen) meniscayakan dibukanya politik akomodasi secara lebar-lebar," katanya.
Baca Juga:
Baca Juga: PDIP Jaring Nama-nama Cagub Jakarta Potensial, Ada Ahok hingga Basuki
Butuh 20 Tahun Bagi Prabowo untuk Bisa Ucapkan Sumpah Jabatan Presiden RI
Menurutnya, untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.
"Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen. Bahkan jika gugatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74 persen," ungkapnya.
