Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menganggap bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi puncak kontestasi Pilpres 2024. Menurut Yandi sudah tidak ada tahapan lainnya yang bisa dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Yandri menanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Ya kalau bagi PAN setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan ditanggal 22 kemarin, artinya itu puncak dari segala kontestasi pemilu 2024," kata Yandri ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
Ia mengatakan, segala tahapan yang dipersoalkan mengenai Pilpres 2024 sudah dilalui lewat Bawaslu hingga MK.
"Jadi kalau ada tahapannya dipersoalkan kan sudah ada bawaslu, kalau ada pelanggaran ada gakkumdu, kemudian kalau ada persoalan yang menyangkut kecurangan kam ada jalurnya semua, dan puncaknya itu sesuai dengan amanat UU dasar 45 itu ada MK, dan MK itu adalah peradilan pertama dan terakhir, artinya final dan mengikat," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, PAN menganggap tak ada langkah hukum lain yang bisa ditempuh selain di MK, apalagi keputusan sudah dikeluarkan.
"Tidak ada upaya hukum lain setelah Mahkamah Konstitusi menutuskan atau menolak gugatan 01 02 dna hari ini KPU menetapakan pemenanngya Prabowo dan Gibran," pungkasnya.
Minta Ditunda Penetapan
Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum PDIP meminta agar KPU tidak menetapkan terlebih dahulu Prabowo-Gibran sebagai pasangan capres-cawapres terpilih, meski sudah ada putusan sengketa pilpres dari MK.
Baca Juga: Gugat Penetapan Prabowo-Gibran di PTUN, Sindiran Telak Kubu 02 ke PDIP: Gak Berpengaruh Apa-apa!
Pasalnya, gugatan yang sebelumnya dilayangkan PDIP melalui kuasa hukumnya di PTUN terhadap KPU mengenai dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres diterima untuk dilanjutkan ke persidangan.
