Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi menolak dalil mengenai adanya korelasi pada penetapan tim seleksi (Timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan perolehan suara yang didapat pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Majelis Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
“Sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan anggota Bawaslu,” kata Enny di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
“Dalam hal ini undang-undang pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu,” tambah Enny.
Baca Juga:
Anies-Cak Imin Doa Bersama di Markas Timnas AMIN, Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatannya
Dia menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan yang terbatas untuk menentukan tim seleksi anggota penyelenggara pemilu. Sebab, untuk 11 anggota seleksi, hanya tiga yang berasal dari pemerintah, 4 orang ari unsur akademisi, dan 4 orang lainnya dari unsur masyarakat.
“Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya, wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian dalam calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu,” tegas Enny.
Terlebih, kata dia, MK tidak menemukan adanya fakta berupa keberatan dari DPR mengenai kmposisi anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu. Padahal, Enny menyebut DPR adalah kepanjangan tangan dari partai politik pendukung pemohon sengketa.
Baca Juga: Hadiri Sidang Keputusan MK, Muhaimin Iskandar Diingatkan Tak Lakukan Ini
Jika benar ada anggota tim seleksi lebih dari 3 orang yang berasal dari untuk pemerintah, Enny mengatakan pihaknya juga kesulitan untuk menemukan korelasi antara hal tersebut dengan independensi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
