Infografis
Baca Juga:
MK Tolak Dalil Penyelenggara Pemilu Curang Loloskan Gibran Jadi Cawapres
Menurutnya, Mahkamah telah memeriksa misalnya nama Poenky Indarti sebagai anggota Timsel yang dipermasalahkan. Ia menilai nama tersebut Mahkamah tak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR RI.
"Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepangjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal," tuturnya.
Mahkamah, sulit membuktikan jika lebih dari 3 nama dari unsur pemerintah menjadi Timsel KPU dan Bawaslu itu berkaitan dengan unsur indepedensi.
"Terlebih sulit pula bagi mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024," ujarnya.
"Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalil hukum di atas, dalil pemohon ijhwal pengangkatan tim seleksi anggota kpu dan bawaslu oleh presiden melanggar pasal 22 ayat 3 uu pemilu kjarena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum."
