Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyerahkan kesimpulan dan tambahan alat bukti terkait sengketa Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagai termohon dalam dua perkara sengketa pilpres, KPU akan menyerahkan tambahan alat bukti yang menunjukkan seluruh kejadian khusus di tingkat kecamatan.
"Pada kesempatan hari ini, KPU juga menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).
"Hal tersebut sebagaimana permintaan majelis hakim pada agenda pembuktian di sidang sebelumnya," tambah dia.
Baca Juga: Megawati Tulis Amicus Curiae Pakai Tinta Merah, Kutip 'Habis Gelap Terbitlah Terang'
Adapun kesimpulan perkara yang akan disampaikan KPU berisi bantahan yang menegaskan bahwa dalil-dalil pemohon tidak sesuai fakta dan tidak terbukti dalam persidangan.
"KPU melalui kesimpulan tersebut, meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah, benar, dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menjadi Objek Sengketa," tutur Afif.
Perlu diketahui, sebelum menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mencapai putusan, MK memberikan kesempatan kepada para pihak dalam sengketa hasil pemilu untuk memberi tambahan alat bukti dan kesimpulan.
Para pihak yang dimaksud ialah para pemohon yaitu pasangan calon presiden san calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu, pihak yang juga perlu menyiapkan tambahan alat bukti dan kesimpulan ialah KPU selaku termohon, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Tim Ganjar-Mahfud: Suara Paslon 02, Nol
