Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai ada risiko politik yang besar jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada sengketa Pilpres 2024.
Sebabnya, kedua pasangan tersebut dalam petitumnya meminta cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang.
“Risikonya tentu sangat besar secara politik. Namun jika pilihan ini beralasan menurut hukum, maka MK seharusnya tidak perlu ragu, apapun risiko politik yang akan terjadi,” kata Herdiansyah saat dihubungi Suara.com, Selasa (9/4/2024).
“Sebab, pertaruhan nilai-nilai keadilan dalam pemilu (electoral justice) dan kepercayaan publik (public trust), jauh lebih penting di atas segalanya,” tambah dia.
Baca Juga:
Depan Hakim MK, Ketua DKPP Ungkap Tidak Bisa Batalkan Pencalonan Gibran
Menurut Herdiansyah, jika MK mendiskualifikasi Gibran dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang, waktu pelaksanaannya masih bisa dilakukan sebelum jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Semua bisa diperhitungkan oleh KPU. Toh, pelantikan presiden terpilih masih hingga bulan Oktober 2024,” ujar dia.
Terlebih, dia menilai infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pilpres tidak sebesar jika digabung dengan pelaksaaan pileg.
Baca Juga: Eks Politisi PDIP Usulkan Jokowi Jadi Penasihat Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
