Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal frasa 'penugasan presiden' sebagaimana yang sempat ditanyakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
"Mengenai kata 'penugasan', kata penugasan ini sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kemenko PMK. Jadi, kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain," kata Muhadjir di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga:
- Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
- Hotman Paris Koar-koar di MK: Bansos Dipakai Jokowi Beli Suara Itu Pepesan Kosong!
Meski begitu, dia menyebut para menteri tidak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur alam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2020. Sebab, Muhadjir mengaku kerap melaksanakan pekerjaan di luar tugasnya.
"Biasanya tugas-tugas itu yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak, per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa," ujarnya.
"Misalnya, sekarang ini untuk penanganan mudik tidak bisa didefinisikan urusannya siapa, gitu. Atas dengan kondisi seperti itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu menko ditugasi untuk melakukan koordinasi," tambah dia.
Lebih lanjut, Arief lantas bertanya jika ada penugasan aneh yang diberikan Jokowi kepada para menterinya.
"Setahu saya tidak ada, tidak ada," jawab Muhadjir.
Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan frasa ‘penugasan presiden’ yang sempat disebut Muhadjir dalam keterangannya.
