Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah lebih rendah dibandingkan bansos yang dibagikan di berbagai negara terdampak El Nino lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/3/2024).
Airlangga mengatakan, Indonesia mengalami kendala produksi pangan karena terpapar dampak El Nino pada Desember 2023.
"Bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino. Di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," kata Airlangga di ruang sidang MK.
Baca Juga: Menko PMK Jelaskan Pertimbangan Penentuan Wilayah Penerima Bansos
Airlangga kemudian menyebut Singapura mengeluarkan anggaran Rp 13 triliun untuk bansos. Sementara Malaysia mengeluarkan Rp 25 triliun untuk bansos kepada masyarakat.
"Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino setara dengan Rp 3,47 triliun pada bulan September 2023," ujar Airlangga.
Bansos di India
Selain itu, Airlangga menyebut India menggelontorkan bantuan pangan sebanyak 800 juta dengan nilai Rp 372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar pada November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024.
Amerika Serikat, kata Airlangga, memberikan bantuan dalam bentuk foodsteem untuk 41 juta orang pada 21,6 juta rumah tangga.
Baca Juga: Hadapi Sidang Sengketa Pilpres, Empat Menteri Jokowi Tiba di Gedung MK
"Dengan nilai setara Rp 835 triliun,"ungkap Airlangga.
Setelahnya, Airlangga juga memaparkan bahwa dana bansos di Indonesia tidak lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang juga terdampak El Nino.
"Bantuan sosial di Indonesia misalnya, bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari jumlah penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6 persen, Singapura 1,7 persen dan India 55,6 dan Amerika 12,1 persen," ucap Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, Airlangga dipanggil oleh hakim MK untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilprrs 2024. Selain Airlangga, menteri lainnya yaknk Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sosial Tri Rismaharini juga dipanggil MK.
Para menteri tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh hakim MK terkait gugatan yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud.
