Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda merespons ucapan Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra yang menyentil nama Menteri PKB Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Huda menilai Yusril hanya mengalihkan isu terkait perkara yang sedang disengketakan.
"Itu pengalihan menurut saya," kata Huda saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Baca Juga: Kaesang Pangarep Akui Modal Utama Bisa Punya Gurita Bisnis karena Jadi Anak Presiden: Itu Privilege
Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa
Huda menilai setiap menteri di kabinet akan mengikuti segala arahan dari presiden dalam hal ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Menteri kan bagaimana presidennya," ucap Huda.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Abdul Halim Iskandar dan Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Yusril merasa heran dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk yang dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Bertemu di China, Ini yang Dibahas Prabowo dengan PM Li Qiang
Baca Juga:
Yusril kemudian mempertanyakan tentang adanya kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024.
"Mengapa harus fokusnya pada petahanan? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu lalu membeberkan Abdul Halim Iskandar sudah menggelontorkan dana Rp1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa.
Belum lagi, kata Yusril dana untuk pendamping desa. Hal itu di bawah kontrol Menteri Desa.
Yusril pun bertanya pada Hamdi Muluk apakah hal itu patut dicurigai juga atau tidak, sebagaimana dugaan politisasi bansos yang ditujukan pada Jokowi.
"Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau di kontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dr perhatian?" tanya Yusril.
Hamdi Muluk pun menyatakan harus ada studi khusus untuk mengetahui hubungan tersebut.
"Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa mengkonsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu. Saya punya data yang lebih universal menggambarkan fenomena ini (bansos)," jawab Hamdi.
