Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP dalam keadaan baik. Penegasan hubungan baik itu dikatakan Pratikno menyusul adanya pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada upaya merebut kursi pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Baik-baik saja," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Disebut Hasto PDIP Mau Rebut Kursi Megawati, Jokowi: Jangan Seperti Itu
Baca Juga: Jokowi Janji Bayar Utang Subsidi Pupuk: Ada Mekanisme, Gak Langsung Tagih Bayar!
Serupa dengan kondisi hubungan Jokowi dengan PDIP, Pratikno berujar komunikasi antara Jokowi dan Megawati juga dalam keadaan baik.
"Baik-baik saja," kata Pratikno.
Sementara itu ditanya posisi Jokowi di PDIP apakah masih sebagai kader atau tidak, Pratikno tidak menjawab lugas.
"Baik-baik saja," kata Pratikno
Jokowi merespons pertanyaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut kepala negara ingin merebut kursi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Jokowi lantas merasa heran hingga bertanya balik.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Itu Ibarat Token Listrik: Makin Kecil Makin Berisik
Ia menanyakan kabar yang sebelumnya, yakni saat dirinya dirumorkan ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.
"Bukan Golkar?" respons Jokowi sembari tertawa di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Hasto Diketawain Jokowi Soal Tudingan Mau Rebut Kursi Ketum PDIP: Bukan Golkar?
Jokowi lantas meminta tidak ada tudingan seperti itu. Jokowi kembali heran lantaran namanya kerap disebut ingin merebut kursi pimpinan partai, mulai dari Partai Golkar sampai PDIP
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semuanya? Jangan, jangan seperti itu," kata Jokowi.
Kembali ditanya kebenaran kabar dirinya ingin merebut kursi ketua umum PDIP sebagaimana pernyataan Hasto, Jokowi meminta tidak ada tudingan-tudingan seperti tersebut.
"Jangan seperti itu," kata Jokowi.
Sebelummya, Hasto Kristiyanto menyebut Presiden RI Jokowi sempat menugasi seorang menteri untuk membujuk Megawati Soekarnoputri turun dari singgasananya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Bujukan itu agar Jokowi bisa memimpin PDIP ke depannya.
Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Awalnya Hasto menyampaikan perintah Jokowi ke menteri untuk membujuk Megawati itu terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu.
Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.
Ryaas kemudian, disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi.
Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat.
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," sambungnya.
Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya.
Baca Juga:
Megawati Bantah Ngatur-ngatur Presiden Walau Jokowi Petugas Partai: Kalau Usul Boleh Dong!
Hasto kemudian menyampaikan kalau Jokowi juga akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP," katanya.
Menurutnya hal tersebut harus diperhatikan hingga diwaspadai lantaran terjadi akibat saripati kecurangan dalam sejumlah pemilu.
"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 saja nggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkasnya.
