Cek Fakta
Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku telah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
“Sudah (terima undangan),” kata Muhadjir saat ditemui awak media di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Hakim MK Semprot Hotman Paris Gegara Sepelekan Sirekap: Kalau Gak Penting Gak Usah Datang!
Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres 2024: Ahli Tegaskan Sirekap Tak Bisa Jadi Alat Bantu Kecurangan
Muhadjir mengaku siap memenuhi undangan tersebut.
Kendati begitu, dirinya mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk memberikan keterangan di ruang sidang.
Sebab, ia meyakini apa yang akan ditanyakan kepadanya nanti seputar tugasnya sebagai Menko PMK.
“Enggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,” ucap Muhadjir.
Baca Juga:
Baca Juga: Ahli Komputer Jelaskan Keunggulan Sirekap Di Sidang MK: Akurasi 99% Baca Tulisan Tangan
Airlangga Terima Undangan Sidang MK, Sudah Lapor Presiden dan Pastikan Datang Buat Jelaskan Bansos
Muhadjir memastikan dirinya telah siap memenuhi panggilan MK.
Ia bahkan mengaku jika harus membatalkan kegiatan lain hanya untuk memenuhi undangan sidang sengketa Pilpres yang saat ini sedang bergulir di MK.
“Insya Allah (siap hadir). Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” tuturnya.
Muhadjir kemudian mengaku jika dirinya telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menghadiri panggilan dari Mahkamah Konstitusi.
“Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan,” tandasnya.
Baca Juga:
Disebut Hasto PDIP Mau Rebut Kursi Megawati, Jokowi: Jangan Seperti Itu
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memanggil empat orang menteri dalam kabinet Indonesia Maju dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, pada Jumat mendatang.
Adapun keempat pembantu Jokowi yang bakal dipanggil MK yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
