Infografis
Suara.com - Security Analyst Tim Pengembang Sistem Informasi Rekapitulasis (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar mengungkapkan bahwa Sirekap sudah diaudit.
Pernyataan itu disampaikan Yudistira dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku ahli yang dihadirkan oleh termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Awalnya, Anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto bertanya kepada Yudistira soal kemungkinan adanyan kecacatan pada Sirekap sehingga butuh dilakukan audit.
"Sebagai desainer, apakah Anda meyakini desain yang anda bikin itu sama sekali nggak punya cacat dan audit? Itu menjadi sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu," kata Bambang di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga: Hakim MK Semprot Hotman Paris Gegara Sepelekan Sirekap: Kalau Gak Penting Gak Usah Datang!
"Kenapa itu tidak dilakukan audit, padahal berkali-kali diminta, kenapa? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU tidak mau diaudit? Atau dua-duanya?" tambah dia.
Menjawab itu, Yudistira menjelaskan bahwa developer yang membuat Sirekap terbagi ke dalam beberapa tim, salah satunya ada tim yang melakukan pengujian. Meski begitu, dia mengakui Sirekap masih belum sempurna.
“Ketika bicara tadi pas pertanyaan, apakah kami sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami," jawab dia.
Namun, Yudistira mengungkapkan bahwa Sirekap sudah diaudit oleh dua lembaga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“BRIN melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assesment," tandas dia.
Baca Juga: Sengketa Pilpres 2024: Ahli Sebut Sirekap Belum Perlu untuk Audit Forensik
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
