Saksi Ganjar di MK: Ada Larangan Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kapolres Gunungkidul sampai Kirim WA

Suara.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menceritakan kronologis pelarangan pengibaran bendera oleh orang diduga tim pengawal presiden. Cerita itu ia sampaikan dalam kesaksiannya di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Endah menjadi saksi dari kubu Ganjar-Mahfud. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menanyakan apa yang ingin dijelaskan oleh Endah.

"Bu Endah apa yang mau dijelaskan?" tanya Suhartoyo, Selasa (2/4/2024).

Endah kemudian menceritakan duduk perkara pelarangan pengibaran bendera saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Yogyakarta.

Baca Juga: Layangkan Gugatan ke PTUN, PDIP Minta KPU Coret Prabowo-Gibran

Cerita itu berawal pada 29 Januari 2024, jam 19.00 WIB. Endah menceritakan mendapatkan laporan dari kader PDIP yang mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden.

Memang pada waktu itu, Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Persiapan kedatangan kepala negara pun dilakukan.

Meski mengalami intimidasi dan larangan tersebut, dua kader PDIP yang berhadapan langsung dengan orang mengaku tim pengawal presiden tegas menolak permintaan menurunkan bendera.

Mendengar penolakan dari kader, dua aparat kemudian meminta bertemu dengan penanggung jawab dari PDIP terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Setelah bertemu, ternyata aparat terkait kembali menegaskan permintaan penurunan dan larangan pengibaran bendera di area kedatangan presiden.

Baca Juga: Tak Mau Kalah, Tim Prabowo-Gibran Minta Kepala BIN Budi Gunawan Dihadirkan di Sidang MK

"Maka diantar lah bertemu dengan saya yang akhrinya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera," katanya.

Endah bersikukuh tetap ingin mengibarkan bendera. Hanya saja kali ini, ia sepakat bendera tidak dikibarkan di lokasi kehadiran Jokowi, tetapi untuk area yang dilintasi presiden kesepakatannya berbeda.

"Sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye. Tetapi di lokasi presiden mau melintas terus terang kami menolak dengan tegas."

"Dan jika sampai di luar sepengetahuan kami bendera diturunkan, kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan," kata Endah.

Suhartoyo menanyakan di mana titik lokasi kejadian. Endah berujar kejadian terjadi di Kelurahan Karangejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Pesan Kapolres

Sekitar 24 menit dari kesepakatan yang dibuat, ponsel Endah menyala mendapatkan notifikai dari kapolres Gunungkidul.

Ia mendapatkan pesan WhatsApp dari AKBP Edy Bagus Sumantri. Isinya, masih sama, meminta Endah berbesar hati tidak mengibarkan bendera partai di lokasi kunjungan Jokowi.

Pesan dari Edy itu ia screenshot dan ditayangkan di dalam persidangan.

"Intinya sama dan pesannya saya langsung screenshot karena saya takut segera terhapus dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa, dibantu ditayangan. Intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai ketua DPC tentang pengibaran bendera," kata Endah.

Jam 20.03 WIB, Endah membalas pesan dari kapolres. Melalui pesan balasannya, Endah tetap menegaskan jawaban serupa sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada dua aparat mengaku tim pengawal presiden.

"Bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera, dan kami sudah adu argumen di lapangan dan deal-nya bahwa di loksi titik objek kami sepakat tidak ada bendera PDI Perjuangan tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi," kata Endah.

Sekitar jam 21.30 WIB, mendapati adanya upaya-upaya pelarangan pengibaran bendera partai, Endah yang juga merangkap komandan satgas itu mengumpulkan para kader untuk bertemu dan rapat di Rumah Makan Layah Kembar, Wonosari.

Dalam pertemuan itu, Endah memerintahkan 150 sargas dari empat pleton di Kabupaten Gunungkidul untuk menjaga bendera sampai besok harinya jam 06.00 WIB. Endah sendiri ikut melakukan patroli sampai pukul 05.00 WIB.

"Saya takutnya di luar sepengetahuan kami bendera nanti diturunkan," kata Endah.

Pada dini hari, jam 00.40 WIB, Endah mendapatkan pesan WhatsApp dari Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Pacul meminta Endah untuk menjemput Ketua DPP Puan Maharni di Bandara Yogyakarta pada pukul 08.00 WIB.

"Setelah itu, kami perintahkan kepada satgas, selama saya tidak ada di lapangan dan presiden hadir untuk dipastikan bendera PDI Perjuangan tetap berkibar, dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil," kata Endah.

Suhartoyo kemudian menanyakan kepada Endah, bagaimana akhirnya kondisi bendera yang dijaga para kader.

"Baik. Kemudian terakhir, bagaimana akhirnya? Apa bendera itu?" tanya Suhartoyo.

Endah mengatakan bendera yang dijaga tetap aman. Tetapi pada jam 11.40 WIB, ketika posisinya masih di bandara, Endah mendapatkan laporan melalui telepon bahwa seluruh satgas baik pria maupun perempuan digeledah oleh aparat penegak hukum.

Mendapat laporan penggeledahan, Endah berinisitafi menelpon pihak intel Polres Gunungkidul untuk menanyakan persoalan tersebut.

Endah curiga pihak polres ada di balik peristiwa penggeledahan. Kecurigaan itu tidak terlepas dari WA kapolres pada malam sebelumnya.

"Dijawab oleh intel polres bahwa bukan dari polres dan tidak ada perintah. Saya tanyakan kepada satgas yang telepon ternyata dari kodim, yang mulia," katanya.

Endah berlanjut menelepon Kasi Intel Kodim. Ia ingin mengonfirmasi kebenaran dari laporan yang disampaikan satgas.

Ia ingin menyampaikan keberatan sekaligus larangan satgas yang mengenakan kaus bergambar Ganjar turut digiring dan diantar pulang. Padahal di lokasi yang sama ada relawan dari kubu lain yang bahkan membawa puluhan spanduk.

Endah berinisiatif juga melakukan panggilan telepon ke komandan kodim. Sampai tiga kali Endah melakukan panggilan, tidak ada jawaban dari komandan kodim. Endah kemudian mengirimkan pesan WhatsApp.

"Di situ kami tegas kami tersinggung dan juga komplain kepada komandan kodim bahwa kenapa satgas harus digeledah. Katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi tetapi untuk tidak diperlakukan seperti itu karena ini negara demokrasi."

"Dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya kasi intel kodim tetap melakukan penggeledahan kepada satgas maupun relawan yang ada di lapangan," tutur Endah.

"Selang beberapa menit komandan kodim menjawab WA saya, yang mulia. Bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu," kata Endah.