Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).
Dalam salah satu gugatannya tercantum agar pasangan calon (paslon) nomor 02 Prabowo-Gibran dicoret dari ketetapan KPU keputusan nomor 360 tahun 2024.
Awalnya, PDIP melalui Tim hukum Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) Erna Ratnaningsih menjelaskan bahwa gugatan tersebut dilayangkan kepada KPU karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Terlebih, setelah menerima Gibran sebagai cawapres untuk mengikuti Pilpres 2024.
"Tindakan penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah mengeyampingkan syarat minimal bagi cawapres yaitu terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Erna usai daftarkan gugatan di PTUN, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).
Ia menambahkan bahwa tindakan KPU melanggar ketentuan hukum. Apalagi peraturan tersebut berlangsung surut.
"Jadi, KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian merubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024," sambungnya.
Atas dasar itu, ia membeberkan sejumlah petitum atau tuntutan yang diharapkan bisa dikabulkan oleh PTUN.
Pertama, memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya, sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca Juga: Bersaksi di Sidang MK, Warga Medan Boyong Sekarung Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
"Kemudian nomor dua, memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apapun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
