Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk.
Suara.com - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Yusril mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk. Sebab, ia dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Mantan Menkumham ini kemudian mempertanyakan tentang kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024.
"Mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga: Amnesty Sebut Penolakan Prabowo Jadi Modal Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kemudian membeberkan Abdul Halim Iskandar yang sudah menggelontorkan dana Rp 1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa.
Belum lagi, kata Yusril, dana untuk pendamping desa yang berada di bawah kontrol Menteri Desa.
Lebih lanjut, ia bertanya kepada Hamdi Muluk mengenai apakah hal itu patut dicurigai juga atau tidak, sebagaimana dugaan politisasi bansos yang ditujukan kepada Jokowi.
"Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan, misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes, yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" tanya Yusril.
Hamdi Muluk pun menyatakan harus ada studi khusus untuk mengetahui hubungan tersebut.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tolak Ada Hukuman Mati, Menteri Hukum: Belum Kita Bicarakan
"Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa mengkonsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu. Saya punya data yang lebih universal menggambarkan fenomena ini (bansos)," jawab Hamdi.
