4 Menteri yang Bakal Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres, Ingat Lagi Ucapannya Soal Bansos

Selasa, 02 April 2024 | 12:09 WIB
4 Menteri yang Bakal Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres, Ingat Lagi Ucapannya Soal Bansos
Suasana sidang lanjutan sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Ia pun menjelaskan bahwa Risma saat itu tengah fokus pada program-program Kemensos lain. Khususnya pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Lalu, pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tidak setuju dengan usul KPK yang meminta penyaluran bansos dihentikan jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, hal itu tercantum di UU.

2. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Ia adalah lulusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Airlangga kemudian melanjutkan studinya ke AMP Wharton School pada Universitas Pennsylvania  di Philadelphia, Amerika Serikat. 

Airlangga juga menerima gelar MBA dari Universitas Monash, Australia dan Master of Management Technology (MMT) dari Universitas Melbourne. Tak hanya itu, ia turut diberi gelar lainnya.

Ia mendapat gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management. Lalu, gelar Doctor Honoris Caussa di bidang Manajemen Olahraga dari Universitas Negeri Semarang.

Sebelum menjadi Menko, Airlangga lebih dulu menggeluti ranah bisnis sebagai komisaris. Karier politiknya sendiri turut diisi dengan posisi anggota DPR hingga Menteri Perindustrian.

Airlangga pada November 2023, menyebut Jokowi akan melanjutkan pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024. Bantuan ini diberikan sebanyak 10 kg per bulan per KPM. 

Baca Juga: Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko

Bansos beras itu disebutnya bakal menyasar 22 juta KPM. Jokowi, kata Airlangga, juga akan memberikan bansos stunting untuk sekitar 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI