Infografis
Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia merasa bingung disebut Ekonom Senior, Faisal Basri menjadi salah satu menteri yang membagikan bantuan sosial (bansos) secara vulgar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Menurut Bahlil, ia sama sekali tidak pernah membagikan bansos selama bertugas sebagai Menteri Investasi.
"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Maksudnya seperti apa? Ya terserah saja lah mereka sebut apa," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Selain itu, Bahlil menyebut bukan tupoksi Menteri Investasi terkait penyaluran bansos.
Baca Juga: Heran Bansos Jokowi Jadi Masalah di Pemilu 2024, Otto Hasibuan Sebut Juga DPR Terlibat?
"Yang jelas menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos dan bukan domain juga mengurus bansos. Mengurus investasi," ucap Bahlil.
Bansos Ugal-ugalan
Sebelumnya, Faisal Basri menyebut bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan. Dia menduga hal itu merupakan upaya memenangkan Prabowo-Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Faial dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisaldi ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Baca Juga: El Nino Sudah Reda, Faisal Basri Heran BLT Diteruskan Pemerintah Hingga Jelang Pemilu 2024
Dia menjelaskan bahwa maraknya fenomena 'Gentong Babi' di negara berkembang terjadi karena faktor yang berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh pendapat masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena memang mereka lebih sensitif, tentu saja terhadap pembagian-pembagian jenis bansos, bansos yang adhoc sifatnya," ujar Faisal.
Merujuk pada jurnal Politik Pork Barrel di Indonesia (2011) oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, politik gentong babi adalah usaha petahana (incumbent) untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, dengan tujuan tertentu.
![Pengamat politik Faisal Basri [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/13/36554-pengamat-politik-faisal-basri-youtube.jpg)
Fenomena itulah yang disebut Faisal terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Padahal, tambah Faisal, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah sepakat mengikuti saran dari KPK untuk membatasi pemberian bansos jelang Pilkada.
“Pertanyaannya, pilkada dibatasi, pemilu tidak. Jadi, kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif,” tegas Faisal.
Singgung Airlangga hingga Bahlil
Lebih lanjut, Faisal menegaskan upaya memenangkan Prabowo-Gibran ini tidak hanya dilakukan dengan menggelontorkan uang, tetapi juga mobilisasi pejabat.
“Misalnya Airlangga Hartato (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) yang mengatakan ini (bansos) sumbangan Pak Jokowi. Oleh karena itu, harus berterimakasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi,” tutur Faisal.
Selain Airlangga, Faisal menyebut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Jokowi.
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujarnya.
Faisal mengklaim Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Dia mengklaim tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujarnya.
