Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan sudah melakukan pemetaan untuk Pilkada Serentak 2024.
Salah satunya di wilayah Jawa Timur yang berpeluang mengusung petahana Khofifah Indar Parawansa.
"Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh, tetapi detil setiap daerah. Jatim, Jateng, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan," kata Hasto di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
"Karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dengan pilkada. Sehingga komunikasi-komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jatim, berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau, seorang Gubernur Jatim," sambungnya.
Baca Juga: PDIP Jatim Lagi Rayu Khofifah, Said Abdullah Bantah Terkait Dukungan Pilkada 2024
Saat disinggung soal kemungkinan kerja sama dengan partai-partai lain termasuk Gerindra, ia menyampaikan, memang sudah seharusnya dalam pilkada melakukan kerja sama.
Kerja Sama Partai Politik
"Kalau di dalam pilkada, kerja sama dengan partai politik, karena syaratnya adalah 20 persen, satu hal yang biasa dilakukan oleh partai," ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika dinamika politik di tingkat nasional, dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten atau kota itu berbeda.
Untuk itu, ia mengatakan, kerja sama untuk tingkat daerah dimungkinkan dengan pihak mana pun atau mana pun di Pilkada.
Baca Juga: Adu Pendidikan Cak Imin Vs Khofifah Indar Parawansa, Digadang-gadang Jadi Lawan di Pilgub Jatim
"Karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura, karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura juga banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota," katanya.
Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan disebut-sebut sedang merayu Khofifah Indar Parawansa untuk Pilgub Jatim 2024 nanti. Tak hanya Khofifah, PDIP juga dikabarkan sudah melakukan komunikasi internal dengan Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang sebelumnya menyatakan bakal mengusung Khofifah.
“Terkait Pilgub Jatim, kami akan realistis. Kami sudah bicara dengan kawan-kawan partai politik. Baru dua partai itu,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, saat ditemui usai buka puasa bersama di kantor DPD PDI-P Jatim, Minggu (31/3/2024).
Said sendiri mengaku telah bertemu dengan mantan Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu di salah satu tempat. Banyak hal yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami saling sharing informasi mengenai bagaimana Jawa Timur ke depan. Serta bagaimana posisi mbakyu Khofifah. Jujur saja, kami punya respek besar terhadap mbakyu Khofifah. Bagaimana mbayu Khofifah punya pandangan terhadap itu,” ungkapnya.
Hanya saja, ia belum terburu-buru untuk membocorkan terkait peluang partai itu untuk mengusung Khofifah di pilgub nanti.
Saat ini, dirinya dan ketua umum Muslimat NU itu masih berproses untuk menyatukan pandangan mereka.
"Kita tidak bicara mengenai peluang. Baru pada penjajakan, sejauh mana pandangan mbayu Khofifah kepada PDI-P. Begitu sebaliknya. PDI Perjuangan mengajak mbakyu Khofifah lima tahun kedepan seperti apa yang dimaunya,” ucapnya.
![Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyalami warga ketika jalan sehat di Situbondo, Jatim, Sabtu (16/12/2023). [Instagram @khofifah.ip]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/16/71820-gubernur-jatim-khofifah-indar-parawansa-menyalami-warga-ketika-jalan-sehat-di-situbondo-jatim.jpg)
Pun terkait nama kader PDI-P yang akan diusung untuk mendampingi Khofifah, Said juga masih merahasiakan. Ia menegaskan jika semua itu harus melewati mekanisme partai. Mekanisme itu juga berlaku mulai dari tingkat bawah sampai tertinggi.
"Mekanismenya panjang. Mulai dari penyaringan, kemudian publikasi. Rapat di tingkat DPD (pengurus partai tingkat provinsi). DPD melakukan penjaringan ulang. DPD usulkan ke DPP. Setelah itu, DPP melakukan rapat dan terakhir ke ketua umum (Megawati Soekarnoputri),” ucapnya.
Sehingga ia menegaskan, dalam penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDI-P nantinya, tidak serta merta bergantung pada ketua umum saja.
"Ini partai. Ketua umum tidak pernah menggunakan hak prerogatifnya kecuali pilpres," katanya.
