Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan belum bergulirnya hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI karena adanya tekanan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?", Sabtu (30/3/2024).
Ia awalnya menyampaikan bahwa kekinian, hak angket belum bergulir bukan karena banyaknya perhitungan, tapi karena adanya tekanan hukum yang kuat.
Baca juga: 'Pengakuan Dosa' PDIP Calonkan Gibran di Pilkada Solo, Hasto: Jujur Saja Kami Khilaf
"Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut kita juga maklum. Tetapi kita diajarkan untuk tidak takut," katanya.
Menurutnya, ada permainan yang kembali dilakukan oleh Istana untuk merespons adanya usulan hak angket.
"Tetapi kita diajarkan untuk tidak takut. Tapi yang penting adalah kenapa hak angket itu kita usulkan, lalu tiba-tiba ini udah tanggung permainan bagi istana ini," tuturnya.
"Kalau udah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena (hak) angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini," ujarnya.
Revisi UU MD3
Baca Juga: 'Pengakuan Dosa' PDIP Calonkan Gibran di Pilkada Solo, Hasto: Jujur Saja Kami Khilaf
Ia kemudian mencontohkan bagaimana tekanan itu terjadi. Misalnya, ketika ada isu merevisi UU MD3 untuk mengubah aturan kursi Ketua DPR RI.
