Infografis
Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu ihwal namanya yang disebut oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Termasuk rencana kubu AMIN mengajukan sejumlah nama menteri menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi.
"Aduh saya nggak tahu ya. Saya baru denger sama kalian ini," kata Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Kubu AMIN sebelumnya menyeret nama Bahlil lantaran mendampingi Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan kampanye di Papua pada 26 Januari. Menanggapi hal ini, Bahlil menanyakan balik di mana letak masalahnya.
"Emang nggak boleh aku dampingi Mas Gibran?" ujar Bahlil.
"Emang aku apa namanya dampingi Mas Gibran kenapa? Ada masalah di mana? Masalahnya apa?" tanya Bahlil.
Dia menegaskan bahwa posisinya sedang cuti saat mendampingi Gibran, sebagaimana dimaksud kubu AMIN.
"Lho saya kan waktu itu kan cuti," ucap Bahlil.
Baca Juga:
- Menteri Bahlil Dicibir Usai Ejek Sandiaga Uno Depan Jokowi Gegera PPP Gagal ke Senayan: Cari Muka Biar Raja Sayang!
- Jokowi Sampai Tertawa, Bahlil Ejek Sandiaga Gegara PPP Tak Lolos Senayan: Banyakin Doa Pak
Ia sendiri belum memastikan lebih lanjut apakah bersedia hadir menjadi saksi di MK atau tidak. Sebab, ia belum membaca dan mengetahui lebih lanjut terkait aspek hukum yang dinyatakan kubu AMIN.
"Aku nggak tahu itu urusan itu. Udah lah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," kata Bahlil.
"Gimana saya mau setuju barangnya aja blm saya baca," sambungnya.
Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto atau BW menyinggung sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
BW mengatakan Jokowi disinyalir menggerakkan sejumlah menteri di kabinet Indonesia Maju dalam kegiatan kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi ternyata juga menggerakan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye pasangan calon 02 serta pejabat negara lainnya," kata BW di Gedung MK, Rabu (27/3/2024).
BW kemudian menyebut nama-nama menteri Jokowi yang terlibat dalam kampanye Prabowo-Gibran. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/BPKM Bahlil Lahadahlia.
"Menteri koordinator Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo, pasangan calon 02 di berbagai media dan platform media sosial," terang BW.
"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari. Selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung pasangan calon 02," lanjutnya.
Selain mereka, BW juga menyebutkan nama Menteri BUM Erick Thohir dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti mau pun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara empat persen untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran," ujar BW.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatikan Budi Arie Setiadi serta Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni turut diseret BW dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
"Menteri Pertanian Amran Sulaiman dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan," ungkap BW.
"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PSTL," jelas BW.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya akan mengajukan sejumlah pejabat negara sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti,” kata Ari usai sidang perdana PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024).
Ari tidak menjawab secara detail siapa saja pejabat negara yang dimaksud. Namun begitu, ia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini direncanakan akan memberi kesaksian.
“Bagaimana misalnya Menteri Keuangan penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang Menteri Sosial penyaluran bansos-bansos kita, itu penting sekali,” ujar Ari.
Lebih lanjut, Ari mengungkapkan nantinya nama-nama saksi akan diserahkan kepada Hakim Konstitusi.
“Itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak, karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut,” katanya.
