Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan ikut mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan sengketa Pemilu di Mahakamah Konstitusi (MK).
Sikap itu ditegaskan Jokowi usai menanggapi pertanyaan seputar namanya yang disebut-sebut di sidang MK lantaran dianggap abuse of power untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
"Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, ya," kata Jokowi usai hadir di peresmian pembukaan Kongres HIKMAHBUDHI Ke XII Tahun 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Diberitakan sebelumnya, Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto atau BW menyinggung sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
BW mengatakan Jokowi disinyalir menggerakkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam kegiatan kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi ternyata juga menggerakan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye pasangan calon 02 serta pejabat negara lainnya," kata BW di Gedung MK, Rabu (27/3/2024).
BW kemudian menyebut nama-nama menteri Jokowi yang terlibat dalam kampanye Prabowo-Gibran. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/BPKM Bahlil Lahadahlia.
"Menteri koordinator Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo, pasangan calon 02 di berbagai media dan platform media sosial," ujar BW.
"Menteri investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari. Selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung pasangan calon 02," lanjutnya.
Baca Juga: Disebut PSI Bisa Jadi Penerus Jokowi Di DKI, Begini Respons Heru Budi
Selain mereka, BW juga menyebutkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
