Infografis
Suara.com - Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi gugatan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa hukum KPU, Hifdzil Alim menyebut gugatan Ganjar-Mahfud yang salah satunya menyinggung abuse of power Presiden Joko Widodo atau Jokowi salah sasaran.
"Posita permohonan pemohon (Ganjar-Mahfud) mendalilkan adanya pelanggaran kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, ada ABP namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh presiden," kata Hifdzil saat sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Ditegaskannya, dalil Ganjar-Mahfud dalam permohonannya sebagai besar berisi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh presiden dan jajarannya, tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Otto Sebut Gugatan Kubu Anies-Ganjar Penggiringan Opini: Rakyat Cinta Prabowo-Gibran!
![Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo (kedua kiri) dan Mahfud MD (kedua kanan) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/3/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/27/25443-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ganjar-mahfud-sidang-phpu-mahkamah-konstitusi-mk.jpg)
"Namun fakta hukumnya presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu) a quo, sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran" kata Hifdzil.
"Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal itu menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasi salah satu paslon capres cawapres," sambungnya.
Sidang Gugatan Sengketa Pilpres
Hari ini, MK melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Adapun agenda persidangan adalah mendengarkan jawaban dari termohon yakni KPU RI, Bawaslu, dan kubu Prabowo-Gibran.
Dalam perkara ini, kubu Anies-Muhaimin serta kubu Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK.
Baca Juga: Viral Susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pakar Politik: Masih Terlalu Jauh
Kedua kubu memohon supaya Pilpres 2024 diulang. Kubu 01 meminta Pilpres digelar kembali tanpa Gibran.
Sementara kubu Ganjar memohon Pilpres digelar ulang paling lambat 26 Juni 2024 tanpa Prabowo-Gibran.
