Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana dengan delapan Hakim Konstitusi pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, pada Rabu 27 Maret.
Juru Bucara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sidang besok. Nantinya sidang akan diawali dengan gugatan sengketa pertama pada pukul 08.00 WIB.
"Besok kan ada dua perkara ya, pagi dulu jam 08.00 WIB itu perkara 01. Kemudian, siang jam 13.00 WIB sampai selesai itu perkara 02. Maksudnya nomor perkara ya," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2024).
Pihak MK juga mengalokasikan 12 kursi untuk kuasa hukum, juru bicara, dan prinsipal pemohon. Adapun prinsipal yang dimaksud ialah calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi pemohon sengketa.
Baca Juga: Jejak Gugatan Hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi dari 2004 sampai 2024
Meski begitu, Fajar belum bisa mengonfirmasi kehadiran para prinsipal pada sidang perdana tersebut.
Jumlah kursi yang dialokasikan juga untuk untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Fajar menjelaskan bahwa agenda sidang besok ialah pemeriksaan pendahuluan dengan mendengarkan permohonan yang diajuka pemohon.
"Jadi, pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam sidang besok," ucap Fajar.
Nantinya sidang PHPU Pilpres ini akan diikuti oleh delapan hakim kontitusi. Sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang ikut penangani perkara PHPU 2024.
Baca Juga: Legislator PKB Yakin Gerindra Bakal Ikut Dukung Hak Angket: Lama-lama Gerah Dibayangi Sosok Jokowi
Pasalnya, keponakan Anwar yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka turut menjadi peserta Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
