Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pelanggaran administrasi dalam kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Timur VI.
Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Puadi menjelaskan, KPU seharusnya menanggapi laporan dan keberatan saksi Partai Demokrat perihal dugaan penggelembungan suara.
"Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas perolehan suara padanpemilu calon anggota DPR Partai Golkar dapil Jawa Timur VI merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 3 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum," terang Puadi di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Semprot KPU dan Pemerintah, Komarudin Watubun PDIP: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah!
Untuk itu, Bawaslu menjatuhkan hukuman berupa teguran kepada KPU agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
"Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulamgi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Bagja.
Sekadar informasi, dugaan pelanggaran administrasi soal penggelembungan suara Partai Golkar di dapil Jatim VI ini teregister di Bawaslu dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.
Pelapor atas nama Saman mempermasalahkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar yang terjadi di empat Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Blak-blakan ke Ketua KPU, Legislator PDIP: Pemilu 2024 Adalah Pemilu Terburuk Sepanjang Reformasi!
