Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menggambarkan bagaimana sulitnya kondisi partai di saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi ugal-ugalan di Pemilu 2024.
Sekali pun Jokowi dianggap sudah melenceng dari ideologis partai, PDIP tetap tidak bisa menendangnya.
Baca Juga:
Baca Juga: Gibran Jawab soal Isu Jokowi Titipkan Nama-nama Menteri ke Prabowo, Apa Katanya?
Minta Gibran Didiskualifikasi, Yusril Sebut Gugatan Kubu Anies dan Ganjar Sulit Dikabulkan
Menerka Nasib Anies Usai Pilpres 2024: Maju Pilgub DKI Atau Jadi Menteri Prabowo?
Bagaimana tidak, meskipun Jokowi berstatus sebagai petugas partai, namun ada jabatan yang lebih tinggi yakni presiden.
Hasto menilai tidak mungkin rasanya apabila PDIP memecat seorang presiden.
"Tapi mosok (masa) kita memecat presiden yang kebetulan anggota dari PDI," kata Hasto dalam YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip Selasa (26/3/2024).
Baca Juga: Kata Budi Arie Setiadi soal Jokowi Titip Menteri ke Prabowo: Gosip, Gosip
Pada akhirnya, PDIP menganggap Jokowi kader hanya untuk sebuah 'formalitas'.
Bahkan menurut Hasto, secara formalitas, Jokowi memang masih kader karena mengantongi kartu tanda anggota atau KTA.
Padahal, Hasto menyebut, mantan Wali Kota Solo itu kini sudah tak sejalan dengan PDIP.
"Tetapi dalam konteks keputusan-keputusan politiknya, saya harus berani mengatakan sudah jauh dari kultur yang dibangun oleh PDIP," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi tampak bermanuver di Pemilu 2024.
Manuver Jokowi terlihat dari arah dukungannya yang lebih condong ke capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Tak jarang Jokowi kerap mengajak Prabowo keliling daerah dibalut dengan 'kunjungan kerja' di masa kampanye.
Padahal, sebagaimana kader PDIP, seharusnya Jokowi memperlihatkan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut menjadi peserta cawapres melalui cara kontroversial.
Kalau menurut aturan lama, seharusnya Gibran tidak memenuhi syarat menjadi peserta karena usianya yang belum cukup.
Namun, aturan itu lantas diubah melalui ketukan palu eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang tak lain merupakan adik ipar Jokowi.
Aksi Jokowi membagikan bantuan sosial (bansos) di masa kampanye juga mengundang sorotan banyak pihak.
Bagaimana tidak, Kepala Negara sampai menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar RP 200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.
Kalau ditotal, anggaran untuk bansos itu bernilai Rp 11,2 triliun.
