Infografis
Selain itu, Tito menyampaikan, pemerintah sama sekali tak ikut campur atas distribuai logistik yang dilakukan KPU dalam Pemilu 2024.
"Kemudian pada saat pencetakan dan distribusi logistik juga terutama ke percetakan gak ikut campur, tapi distribusi KPU atas permintaan KPU, minta untuk dukungan dari pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit daerah terpencil dan lain-lain," ujarnya.
"Dan juga ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu pemda pemda dan kami dibinta membantu semaksimal mungkin," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, soal netralitas ASN pihaknya sudah memberikan wanti-wanti.
"Kemudian, untuk masalah netralitas asn ada kami beri penjelasan sendiri, beberapa yang sudah kita warning atau memberikan surat-surat kesepakatan bersama stakeholder terkait, Bawaslu misalnya dan juga beberapa hal yang sudah kita lakukan tindakan," pungkasnya.
