Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memastikan, fraksinya di DPR RI sudah siap menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, dirinya belum membeberkan secara pasti kapan hak angket yang dimaksud akan mulai bergulir.
"Hak angket akan meluncur. Tunggu tanggal mainnya," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Baca Juga:
Ada Fadli Zon Hingga Adian Napitupulu, Ini Daftar 9 Caleg Lolos Senayan Dari Dapil Jawa Barat V
Tolak Ganti Rugi, Pemilik Showroom Porsche Minta Pengemudi Xpander Diproses Hukum
Ia menegaskan, keputusan hak angket ini tergantung ketua umum partai dan jajaran DPP. Ia pun mengaku siap menandatangani hak angket jika sudah ada perintah partai.
"Tunggu tanggal mainnya apa pun itu adalah keputusan Ketua Umum dan DPP partai bukan individu," ungkapnya.
"Apa yang kita nggak siap kalau udah perintah partai," sambungnya.
Baca Juga: KPU RI Bantah Ada Upaya Jemput Paksa KPU Kota Jayapura, Begini Faktanya
Lebih lanjut, di sisi lain, Deddy menyampaikan, jika hak angket bertujuan untuk mengubah peradaban politik bukan gimik. Sehingga perlu ada waktu untuk menggulirkannya.
"Sabar, kan bukan soal tanda tangannya hak angket ini adalah perjuangan kita memperbaiki peradaban politik bukan gimik politik tentu disiapkan baik dan benar. Kita punya naskah akademisnya kita punya perhitungan yg cermat. Tapi percaya lah bahwa yang namanya politik itu dinamis," jelasnya.
Sikap Megawati dan Puan
Terpisah, politisi PDIP, Adian Napitupulu meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mendukung hak angket guna menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Gua bisa pastikan Ibu Mega adalah orang yang sama yang punya keberanian yang sama seperti 25 tahun 27 tahun 28 tahun yang lalu," kata Adian di Kompleks Parlemen, Selasa (20/3/2024).
Meski demikian, Adian tidak secara eksplisit saat berbicara mengenai arahan Megawati untuk menggulirkan hak angket.
Hanya saja, ia menekankan kalau kader pasti akan mengikuti seluruh perintah Megawati sebagai pemimpin partai.
"Karena kita partai, partai itu organisasi terpimpin. Kalau kita mengatakan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah ketua umum dengan sekian kesepakatan kita, hak dan kewenangan ketua umum ya kita ikuti dong jangan kita sepakati lalu kita langgar. Jangan," tuturnya.
Disaat yang bersamaan, Adian juga memastikan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI tidak akan menutup mata soal hak angket.
"Mbak Puan sebagai ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun. Nggak pernah. Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimanapun dia kan mencermati, kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin."
