Infografis
Suara.com - Caleg PDIP terancam tidak dilantik apabila suara yang diperolehnya lebih banyak ketimbang perolehan suara capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku tidak mau ikut campur dengan urusan internal partai.
"KPU tidak memiliki kapasitas mengomentari kebijakan internal peserta pemilu," ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik dikutip dari Antara, Rabu (20/3/3034).
Baca Juga:
Ada Fadli Zon Hingga Adian Napitupulu, Ini Daftar 9 Caleg Lolos Senayan Dari Dapil Jawa Barat V
Tolak Ganti Rugi, Pemilik Showroom Porsche Minta Pengemudi Xpander Diproses Hukum
Idham menegaskan, KPU tidak memiliki kapasitas untuk mengomentarinya.
Ancaman tersebut tertuang dalam surat edaran DPP PDIP yang dibuat pada 16 Desember 2023.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menginstruksikan kepada struktur partai, anggota dewan dan caleg Pemilu 2024 di seluruh Indonesia wajib untuk bergerak secara masif untuk memenangan Pileg dan Pilpres 2024.
"Wajib memenangkan PDIP dan Ganjar-Mahfud di setiap TPS, hingga berjenjang ke atas di setiap TR, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi harus linear antara suara caleg, suara partai dengan suara Ganjar-Mahfud," demikian instruksi dalam surat yang dikutip Rabu (20/3/2024).
