Infografis
Suara.com - Ketua Komisi I Meutya Hafid merespons Komite HAM PBB yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Meutya, Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Jokowi itu tidak mewakili negara mana pun.
Meutya menyebut Barce mewakili sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Senegal.
"Itu kalau forum di PBB itu ada memang yang forum terbuka. Jadi ini bukan mewakili negara, ini sebuah LSM yang berada di Senegal," kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Meski begitu, Meutya menilai Barce boleh-boleh saja mempertanyakan netralitas Jokowi dalam rapat Komite HAM PBB.
Baca Juga: Tuding Jokowi Biang Kerok Kecurangan Pemilu 2024, Din Syamsuddin: Layak Dimakzulkan!
"Jadi saya rasa itu ya nggak apa-apa sebagai pernyataan, pertanyaan, toh sudah dijawab oleh Kementerian Luar Negeri," ucap Meutya.
Meutya mengkritik pertanyaan yang dilontarkan Barce kepada Jokowi seolah tidak tulus dari hati. Ia menyebut Barce membawa contekan saat rapat tersebut.
"Sekali lagi bahwa ini forum yang biasa sekali orang bertahan di PBB. Dan itu kelihatan yang nanya baca ya, jadi ketahuan nggak dari hati, dia baca contekan," jelas Meutya.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa Komite HAM PBB terdiri dari banyak orang. Oleh sebab itu, Jokowi dan pemerintah sudah biasa dicecar banyak pertanyaan.
"Anggota komite HAM PBB banyak banget dan pertanyaan kepada Indonesia banyak sekali. Jadi itu hal yang biasa terjadi di PBB," tuturnya.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Menteri PKB Dikaitkan dengan Hak Angket, Istana Minta Tak Ada Spekulasi
Sebelumnya diberitakan, pertanyaan mengenai netralitas Jokowi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 tiba-tiba muncul dalam Sidang Komite HAM PBB.
Keberatan tersebut muncul terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang lolos jelang pendaftaran capres-cawapres.
Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye, mengungkapkan kekhawatiran tentang proses demokrasi di Indonesia dan mempertanyakan apakah sudah ada pemeriksaan terhadap netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
