Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Selasa (19/3/2024).
Bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Budi membahas soal komunikasi dan informasi selama masa Pemilu 2024.
Baca Juga:
PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08
Baca Juga: Terungkap! Rocky Gerung Blak-blakan Pilihannya di Pilpres 2024, Coblos Anies atau Golput?
Data Anomali PSI Terbongkar Saat Pleno KPU, Satu TPS Tambah 132 Suara
Klarifikasi Menpora Dituding Tak Mau Geser Saat Foto Bersama Juara All England 2024
Dalam kesempatan itu, Budi mengakui banyaknya berita bohong atau hoaks yang bertebaran selama masa pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ia pun menyebut pihaknya sudah menindaklanjutinya dengan melakukan take down pada hoaks itu.
"Landscape isu hoaks terkait pemilu dari 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Itu kan tahapan pemilu sudah mulai kan 17 Juli. itu ada 274 isu hoaks, sementara jumlah sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoaks dimana 1.974 hoaks kita take down," ujar Budi usai rapat kepada wartawan.
Baca Juga: Data Anomali PSI Terbongkar Saat Pleno KPU, Satu TPS Tambah 132 Suara
Sisa dari hoaks yang tak di-take down itu, kata Budi, ditindaklanjuti dengan memasangkan stiker hoaks pada konten itu. Ia menilai tindakan take down tidak perlu selalu dilakukan.
"Sisanya ke mana? Itu kita stempelin hoaks. Itu hoaks yang nggak perlu di-take down, cukup distempel saja," ucapnya.
Selain itu, Budi menyebut 92 persen konten terkait Pemilu justru dibuat oleh para pendengung alias buzzer.
"Juga yang agak vital ini adalah bahwa hampir 92 persen kebisingan ruang digital kita ini ternyata diisi para buzzer," jelasnya.
Kendati demikian, secara keseluruhan Budi menyebut kondisi penyebaran informasi selama Pemilu 2024 ini lebih baik dari pada tahun 2019 lalu.
"Dan memang menurut data-data, suasana lebih baik dibanding pemilu 2019. Sangat lebih baik," pungkasnya.