Infografis
Suara.com - Ratusan massa yang menggelar aksi menolak Pemilu curang membubarkan diri dari depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Aksi yang digelar sejak siang itu bubarkan diri usai menggelar buka puasa bersama (bukber) dan Salat Magrib di lokasi.
"Besok kita lanjutkan aksi kita, berduyun-duyun kita besok ke DPR," kata seorang orator di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Pantauan Suara.com dari sekitar lokasi, demonstran juga sempat membakar sampah sisa makanan dan kardus air mineral yang mereka minum ke tempat bekas pembakaran ban.
Baca Juga: Jelang Hasil Rekapitulasi Nasional, Polri Siagakan 4.992 Personel Gabungan
Akibatnya api berkobar di depan Gedung KPU RI. Tak hanya bekas sampah makanan, demonstran juga membakar poster Jokowi, yang berisi soal penolakan Pemilu curang.
Selain wajah Jokowi yang berhidung mancung mirip tokoh Pinokio, dalam poster tersebut juga tertera foto Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Aksi demonstrasi penolakan Pemilu curang berjalan sejak siang hari. Baberapa tokoh yang hadir dalam aksi kali ini, seperti Eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Sebelumnya diberitakan, ratusan demonstran membanjiri depan Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Sejumlah tokoh hadir dan berorasi dari atas mobil komando, menolak hasil Pemilu yang terindikasi mengalami kecurangan.
"Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy’ari. Tetapi, saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim," kata Refly.
Refly juga menegaskan, sejak awal rekrutmen pimpinan KPU dan Bawaslu dilakukan secara abal-abal. Hal itu sudah dipersiapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui tim tertentu.
"Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim, yang tentu oleh Presiden,” kata Refly.
Ia bahkan menuding, pimpinan KPU dan Bawaslu memiliki kedekatan dengan Jokowi selaku presiden.
"Anggota-anggotanya, orang dekat presiden semuanya," ucapnya.
Jika hal itu sudah terjadi, bagaimana bisa Pemilu dapat berjalan dengan independen. Yang ada, KPU malah terkesan mengakali Pemilu 2024.
