Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno tak mau terlalu pusing menanggapi adanya kabar Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri. Eddy menegaskan, PAN menyerahkan kepada presiden selaku pemilik hak prerogratif terkait jatah kursi di kabinet.
"Saya tidak bisa, tidak mau menanggapi apakah itu matematis atau tidak. Kembali lagi hakekat dasarnya adalah itu hak prerogatif Presiden," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Baca Juga:
Mantan Danjen Kopassus Soenarko: Jokowi Sutradara Kecurangan Pemilu 2024!
Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Jika...
Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
Selain itu, Eddy juga menyebut kalau pembagian jatah kursi di kabinet menjadi pembahasan para ketua umum. Dengan begitu, ia memutuskan untuk tidak mengomentari lebih jauh mengenai isu tersebut.
"Ini akan dibahas satu persatu bersama dengan ketua umum, saya tidak dalam kapasitas untuk membahas ini. Karena adalah ini domainnya adalah ketua umum saya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya kekinian masih akan fokus terhadap proses rekapitulasi nasional yang akan selesai 20 Maret besok.
Baca Juga: Airlangga Tunjukkan Sikap Berbeda, Optimis Pimpin Golkar Lagi Tapi Waspada Diambil Jokowi?
"Kita saat ini fokus pada perhitungan suara sampai pada tanggal 20, jadi itu adalah fokus utama. Kalaupun ada saya kira itu adalah kewenangan ketua umum kami, dan sepenuhnya itu adalah kewenangan Pak Zul (Zulkifli Hasan) dengan Pak Prabowo," terangnya.
