Jokowi Digadang-gadang Jadi Ketua Koalisi Besar, Ikrar Nusa Bhakti: Mau Niru Malaysia?

Sabtu, 16 Maret 2024 | 13:19 WIB
Jokowi Digadang-gadang Jadi Ketua Koalisi Besar, Ikrar Nusa Bhakti: Mau Niru Malaysia?
Presiden Jokowi makan malam bareng Ketum PSI Kaesang Pangarep dan kader partai. [Instagram @psi_id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat Politik Senior Ikrar Nusa Bhakthi mengatakan, jadi kesalahan besar bila Indonesia membentuk Koalisi Besar atau Barisan Nasional seperti di Malaysia. Ia menegaskan bahwa Indonesia berbeda dengan Malaysia.

Pernyataan Ikrar tersebut menanggapi isu Presiden Jokowi yang didorong menjadi Ketua Koalisi Besar dengan nama Barisan Nasional seperti di Malaysia. Dorongan itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

"Jadi adalah salah besar kalau kita akan membangun koalisi politik seperti yang dilakukan Malaysia melalui Barisan Nasional," kata Ikrar dalam diskusi daring 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (16/3/2024).

Ikrar mengaku heran mengapa justru harus Indonesia meniru Malaysia soal Koalisi Besar. Ia pun menjelaskan, mengapa Malaysia bisa sukses menjalankan Koalisi Besar dengan Barisan Nasional.

"Istilahnya itu majelis dewan di partai itu (PSI) yang ingin mengusulkan Jokowi itu bisa menjadi ketua koalisi besar, Barisan Nasional, saya bilang ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan Barisan Nasional?" tuturnya.

Ia juga melanjutkan bahwa di Malaysia keberadaan Barisan Nasional merupakan wadah politik untuk tiga etnis dominan, yakni Melayu, India dan Cina.

"Dan saya bilang, kalau Anda memikirkan itu, tahu kah kenapa Malaysia tuh ada Barisan Nasional pada masa lalu? Karena Anda tahu, Malaysia itu ada 3 etnik besar di situ yaitu etnik Melayu, etnik India dan etnik Tionghoa di situ kan, makanya 3 etnik besar itu atau partai yang menaungi 3 etnik besar itu merreka kemudian menyatu dalam satu kekuatan yang namanya Barisan Nasional," ungkapnya.

Kemudian soal Jokowi didorong menjadi Ketua Koalisi Besar, menurut Ikrar hal itu tidak cocok lantaran status Jokowi bukan sebagai ketua umum partai politik.

"Anda lihat juga kalau dia akan menjadi pemimpin dari koalisi politik tersebut, kemudian posisi dia apa? maksud saya, kalau dia menjadi ketua, dia harus ketua partai, nggak mungkin lah ujug-ujug," katanya.

Baca Juga: Respons Anies soal Jokowi Diusulkan Jadi Pimpinan Barisan Nasional Koalisi Prabowo

Usulan PSI

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI