Infografis
Suara.com - Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka raih suara terbanyak dalam Pilpres 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan perolehan 3.010.726 suara.
Urutan kedua pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 2.003.081 suara, kemudian urutan ketiga pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. sebanyak 265.948 suara.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah mengemukakan hal itu pada Rapat Pleno Terbuka Rekapituasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 di Makassar, Senin (11/3/2024).
Berdasarkan data KPU, jumlah suara sah sebanyak 5.279.755 dan suara tidak sah 94.598. Dengan demikian, total suara sah dan tidak sah sebanyak 5.374.353.
Baca Juga: Banyak Orang Batal Jadi Saksi Gugatan Pemilu 2024 ke MK, Ganjar: Yang Nakut-nakuti Itu Genderuwo
Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tercatat 3.244.626 laki-laki dan 3.425.956 perempuan dengan total jumlah pemilih sebanyak 6.670.582 orang. Pengguna hak pilih sebanyak 5.205.564 orang terdiri atas 2.425.193 laki-laki dan 2.779.371 perempuan.
Jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik maupun surat keterangan (DPTb) tambahan sebanyak 75.691 suara. Jumlah pemilih daftar pemilih khusus (DPK) 94.098 suara. Dengan demikian total pengguna hak pilih 5.374.353 orang.
Mengenai jumlah suara pemilih disabilitas sebanyak 12.874 laki-laki dan 17.520 perempuan yang menyalurkan hak hak pilihnya sebanyak 30.367 suara.
Menanggapi perolehan suara tersebut, saksi paslon nomor urut 3, Busman Muin, menyatakan menolak hasil perolehan tersebut dan keberatan serta tidak akan menandatangani berita acara.
"Saya selaku saksi yang diamanahkan untuk ikut dalam rekap provinsi ini menolak untuk menerima hasil ditingkat provinsi. Jadi, kami dalam pengisian di Formulir D Hasil keberatan atau menolak hasil. Kami tidak akan tanda tangani hasil rekap," katanya.
Baca Juga: Politikus PKS: Tidak Ada Kata Kalah, Anies-Muhaimin Teguh di Jalan Perubahan
Alasan penolakan hasil tersebut karena adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal pelaksanaan pemilu, termasuk ketidaksiapan KPU mulai distribusi logistik hingga penggunaan aplikasi Sirekap. (Antara)
