Infografis
Suara.com - Sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan karena tidak bersuara mengenai hak angket untuk menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD lantas membeberkan sikap Megawati mengenai hak angket yang tidak diketahui orang banyak.
Baca Juga:
Ruang IT RS Harapan Bunda Terbakar, Saksi Mata Lihat Pasien dengan Tangan Terinfus Selamatkan Diri
Baca Juga: Penurunan Antusiasme Memilih WNI di Malaysia Terlihat saat PSU, karena Sudah Tahu Siapa yang Menang?
Tawuran Suporter Persija Jakarta Vs Persib Bandung Pecah di Ciracas
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
Mahfud menuturkan, bahwa urusan hak angket itu tidak perlu menunggu persetujuan dari Megawati selaku pemimpin partai. Sebab, hak angket tersebut bergulir di DPR RI sehingga Megawati tidak harus sampai turun tangan.
"Itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tutur Mahfud saat ditemui awak media di kediaman Butet Kartaredjasa di Yogyakarta, Senin (11/3/2024).
Lagipula, Megawati, disebut Mahfud, enggan terburu-buru dalam menyikapi pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul di Banten, Saksi Ganjar dan Anies Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno
Kehati-hatian tersebut dilakukan Megawati karena melihat proses Pemilu 2024 yang masih panjang hingga pelantikan pada Oktober nanti.
"Menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," tuturnya.
Lebih lanjut, Mahfud tidak menampik banyak pihak yang mendorong Megawati untuk turun tangan menyikapi banyaknya dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Ya, itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini, yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin, segera perbaikan demokrasi," jelasnya.
