Suara.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengungkap adanya dugaan KPU sengaja mengunci suara Ganjar-Mahfud hanya 17 persen di Pilpres 2024.
Mahfud tak menutupi bahwa dugaan itu sudah lama muncul bahkan sebelum Pemilu 2024 bergulir.
Baca Juga:
Diduga Sengaja Kunci Suara Ganjar-Mahfud Hanya 17 Persen, KPU Langsung Bela Diri
Baca Juga: Fokus Suara di Pemilu 2024, Ketua Fraksi Sebut Internal PPP Sama Sekali Belum Bahas Soal Hak Angket
Padahal Dapat Info dari 10 Bulan Lalu, Mengapa Sugeng IPW Baru Laporkan Ganjar ke KPK?
Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Bahkan menurut Mahfud, ada persamaan antara isu lama dengan dugaan yang baru disuarakan Hasto.
Persamaan yang dimaksud terletak pada angka perolehan suaranya sama-sama 17 persen.
"(Isu) itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada, sudah dikunci sekian dan angkanya persis," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga: Jadwal PSU di Kuala Lumpur Berubah, KPU Bilang Ini
Karena baru setara dengan dugaan, Mahfud menilai, perlu ada pembuktian guna mengubahnya menjadi sebuah fakta.
Ia juga menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai terhadap dugaan tersebut.
"Tinggal nanti pembuktiannya saja," ucapnya.
Meski begitu, Mahfud belum bisa memastikan apakah dugaan itu juga akan menjadi salah satu isu yang dibawanya menggugat pelaksanaan Pemilu 2024 ke MK ataupun melalui hak angket.
"Ya, nanti lah dilihat saja, dilihat saja nanti," terangnya.
Diungkap Hasto
Hasto mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah pakar teknologi informasi bahwa ada upaya untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud.
“Misalnya, dimasukkan suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen,” kata Hasto, Kamis (7/3/2024).
Untuk itu, Hasto menilai perlu adanya audit forensik dan meta karena dugaan rekayasa suara ini dinilai menggagalkan kemungkinan pilpres dua putaran.
"Bahkan, menurut pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran," ujar Hasto.