Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara, mengungkapkan, jika di internal fraksinya belum ada pembicaraan sama sekali mengenai pengguliran hak angket mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
"Persoalan angket, saya kira, kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Amir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga:
- Sebut Parpol Biang Kericuhan di Indonesia, Irma NasDem: Emang yang Endorse Si Samsul Itu Siapa?
- Tom Lembong: Saya Tetap Yakin Pemenang Sesungguhnya Pemilu Ialah Perubahan
- Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Ia menegaskan, jika partainya masih fokus mengurusi rekapitulasi suara Pemilu 2024. Sehingga persoalan hak angket belum ada sikap.
Baca Juga: Anies Menunggu Hak Angket: Waktunya Masih Panjang, Tak Perlu Buru-buru
"Karena sesuai dengan instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, terkait hak angket pihaknya akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi urgensinya.
"Kan kalau kita cerita tentang hak angket tentu kita melihat apa yang terjadi kita buatkan hak angket. Salah satunya misalnya tentu kalau dianggap dalam pileg ada persoalan-persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu itu juga akan menjadi bahan bagi kami," katanya.
Terlebih lagi, kata dia, posisi PPP sendiri masih di pemerintahan dengan dua kadernya sebagai menteri. Jadi, menurutnya, jika ada yang terjadi di pemerintahan tinggal ditanyakan kepada kadernya tersebut.
"Artinya kalau terkait dengan apa yg terjadi di pemerintahan, secara spesifik kami bisa tanyakan kepada teman-teman anggota kader kami yang ada di internal di pemerintahan," katanya.
Baca Juga: Sah! Amir Uskara Dilantik Sebagai Wakil Ketua MPR RI Gantikan Arsul Sani
"Tapi kalau memang misalnya memang ada yang dianggap sangat urgent untuk dibuatkan hak angket, saya kira PPP juga tidak tabu dengan hal itu," sambungnya.
