Menurut JK, Pemilu 2024 hanya digerakkan oleh segelintir orang yang memiliki banyak uang, termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan.
"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," tutur JK.
JK merasa khawatir jika sistem pemilu seperti Pemilu 2024 diteruskan, maka Indonesia akan kembali dipimpin oleh seseorang yang otoriter.
"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," ungkapnya.