Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengusulkan adanya pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis.
Usulan Andreas itu disampaikan apabila pemerintahan selanjutnya benar-benar akan menjalankan program yang awalnya berasal dari kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Baca Juga: Saat NasDem Tak Mau Jalan Bareng PDIP untuk Gulirkan Hak Angket
Crazy Rich Cilegon Siap All Out Nyalon Wali Kota, Harta Kekayaan Capai Rp67,9 Miliar
Melansir dari Antara, usulan Andreas diajukan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
"Saya sampaikan usulan lebih baik bikin kementerian khusus makan siang gratis saja," kata Andreas.
Dalam paparannya, Andreas mengatakan, pembentukan kementerian khusus itu lebih baik ketimbang harus menarik anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjalankan program makan siang gratis.
Baca Juga:
Baca Juga: KPU Rampung Hitung Suara Pilpres 2024 di LN, Prabowo-Gibran Jadi Pemenang di 66 Wilayah PPLN
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Menurutnya, dana BOS tidak cukup apabila digunakan untuk menjalankan program tersebut.
"Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek," ungkapnya.
Setelah program makan siang gratis ramai menjadi perbincangan publik, wacana baru muncul yakni penggunaan dana BOS untuk menjalankan program tersebut.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menerangkan, tidak ada pos anggaran baru untuk menjalankan program makan siang gratis.
Hanya saja, anggaran yang bakal digunakan itu berasal dari pos-pos yang sudah ada sebelumnya.
"Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan di dana BOS, kemudian nanti kalau bisa juga dari Dana Desa. Jadi jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu enggak selama ini selalu itu kan kita. Amplop saja pindah amplop sana-sini,” ucap Muhadjir di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
