Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 0 persen. Hal tersebut diusulkannya agar tak membuang suara rakyat.
"Kalau saya usulkan agar nol persen saja agar tidak ada suara rakyat yang hilang," kata Yusril saat dihubungi Suara.com, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga:
Crazy Rich Cilegon Siap All Out Nyalon Wali Kota, Harta Kekayaan Capai Rp67,9 Miliar
Baca Juga: Tampang Devara Putri dengan Tangan Diborgol, Caleg DPR Dalang Pembunuhan Keji
Apabila ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 0 persen, Yusril mengatakan, satu partai hanya akan mendapatkan 1 kursi di DPR RI.
"Maka 1 orang itu wajib dilantik," ungkapnya.
Alih-alih menyederhanakan pembagian kursi parpol, Yusril lebih memilih adanya pembatasan fraksi.
Menurutnya, fraksi dibatasi dengan batas minimal pembentukan sebuah fraksi itu 10 persen.
"Jadi yang dibatasi adalah fraksi, bukan anggota DPR baru bisa dilantik kalau sekian persen. Itu meniadakan suara rakyat dan membungkam demokrasi," terangnya.
Baca Juga: Menpora hingga Cucu Soeharto Keok, Partai Golkar Gagal Rebut 'Kursi' Dapil Neraka Jaktim
Baca Juga:
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
PBB menjadi salah satu parpol yang kemungkinan besar tidak akan lolos ke parlemen di Pemilu 2024.
Sebabnya, PBB meraup suara di bawah 4 persen yang menjadi syarat batas ambang parlemen.
![Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda. [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/12/67969-wakil-sekjen-pkb-syaiful-huda.jpg)
Pernyataan Yusril justru berbanding terbalik dengan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda.
Ia malah tidak sepakat apabila ambang batas parlemen sebesar 0 persen.
"Kalau parliamentary threshold 0 persen artinya berserak partai-partai di parlemen. Presiden terpilih pusing mau konsolidasi. Jadi produktivitas presiden akan terhalangi," jelas Huda saat ditemui wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).
Menurutnya, terlalu banyaknya partai di parlemen justru akan memperlemah proses pelembagaan secara politik.
"Kita akan semakin menarik jauh dari proses pelembagaan demokrasi. Begitu banyak multipartai, begitu pula terjadi pelemahan proses pelembagaan politik," tutur Huda.
PKB justru mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen.
Huda mengungkapkan dengan adanya ambang batas parlemen 7 persen, maka nantinya proses pelembagaan politik bisa lebih stabil dan produktif.
NasDem Usul 7 Persen
Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, partainya mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen.
Pernyataan Sugeng tersebut merespons terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan ambang batas parlemen 4 persen harus diubah.
"Kalau kita malah justru parliamentary threshold itu kalau bisa 7 persen, kan dari dulu kita memang ingin 7 persen," kata Sugeng kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Sebab, Sugeng menuturkan, NasDem lebih sepakat adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia.
"Kalau NasDem justru malah kita mau naikkan parliamentary threshold, kita adalah penyederhanaan partai. Maka bergabunglah partai-partai se-ide, se-ideologi dan sebagainya menjadi satu lah gitu," ujar Sugeng.
"Kalau ditanya idealnya berapa, menurut saya 9 partai saja. Dengan berbagai separasi ide gagasan dan sebagainya cukup 9 partai," imbuhnya.
