Cek Fakta
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani absen dalam Sidang Paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Ke mana Puan pergi?
Diketahui, Puan telah memiliki agenda lain di waktu yang bersamaan.
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Bukan Ridwan Kamil, Gus Miftah Sebut Sosok Ini Kandidat Terkuat Jadi Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Puan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024.
KTT itu digelar di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Paris, Prancis.
Women Speakers Summit 2024 tersebut digelar pada 6 hingga 7 Maret 2024.
Sepenting apa agenda Women Speaker Summit 2024?
Agenda tersebut menjadi wadah untuk ketua-ketua parlemen perempuan anggota IPU kembali menegaskan dukungannya terhadap hak-hak perempuan.
Dalam KTT tersebut, ketua parlemen perempuan dunia akan saling bertukar gagasan dan pengalaman sesuai dengan agenda nasional dan internasional masing-masing negara.
"Melalui forum ini, para pemimpin parlemen perempuan bisa memperkuat komitmen, bertukar pengalaman, sekaligus menggalang kekuatan bersama untuk pemberdayaan perempuan," kata Puan.
Ada dua forum yang digelar pada agenda tersebut. Forum pertama bertemakan pendidikan dalam kesetaraan, kesehatan, dan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.
Sementara forum kedua tentang kesetaraan gender, paritas, serta pemberdayaan dalam politik dan teladan perempuan.
Puan sendiri rencananya akan menyampaikan pernyataan pada dua forum dalam rangkaian agenda Women Speakers Summit 2024 yang digelar di Gedung DPR Prancis yang dikenal dengan nama Palais Bourbon.
Puan absen dalam sidang paripurna setelah DPR RI usai menjalani masa reses selama kurang lebih satu bulan sejak 7 Februari 2024.
Seharusnya, sebagai ketua DPR RI, Puan menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota dewan.
Adapun sikap Puan dinanti-nantikan publik disaat wacana hak angket untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 mencuat.
