Sebut Penggelembungan Suara PSI Masih Asumsi, Menko Polhukam: Harus Dibuktikan!

Selasa, 05 Maret 2024 | 17:24 WIB
Sebut Penggelembungan Suara PSI Masih Asumsi, Menko Polhukam: Harus Dibuktikan!
Ketua umum baru Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep (tengah) bersama dengan Grace Natalie (kiri) dan Giring Ganesha (kanan) pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menanggapi soal dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Menurutnya, dugaan tersebut harus dibuktikan.

Dugaan penggelembungan suara PSI itu muncul menyusul ledakan kenaikan suara partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangerep belakangan ini.

"Nah itu kan harus dibuktikan," kata Hadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai sowan ke pengurus MUI. (Suara.com/Novian)
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai sowan ke pengurus MUI. (Suara.com/Novian)

Hadi menekankan bahwa dugaan tersebut masih berdasarkan asumsi. Karena itu ia menekankam pentinhnya pembuktian.

Baca Juga: Sambangi MUI, Menko Polhukam Hadi Ungkap Situasi Pasca Pemilu: Mudah-mudahan Aman sampai Pelantikan Presiden

"Dan masih diduga, kita asumsi masih," kata Hadi.

Reaksi Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan respons ihwal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Meski merespons pertanyaan terkait ledakan suara PSI, Jokowi tidak ikut campur. Ia menegaskan hal tersebut merupakan urusan partai dan sebaiknya ditanyakan kepada partai terkait.

"Itu urusan partai. Tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Baca Juga: Tak Gubris Usulan Hak Angket di Sidang Paripurna, Apa Pembelaan Pimpinan DPR?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI