Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Djarot Saiful Hidayat berpesan kepada pemerintah tidak perlu khawatir dengan adanya dorongan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Ia menegaskan, melalui angket, pihaknya ingin pemerintah memberikan jawaban soal dugaan kecurangan yang jadi perbincangan masyarakat.
"Hak angket ini tentunya kan juga harusnya itu diterima dengan baik, jadi pemerintah nggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
"Tapi kita ingin bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat di kalangan akademisi, mahasiswa itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Klaim Sudah Verifikasi Soal Penggelembungan Suara PSI, Bawaslu: Tidak Terbukti
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Bukan Ridwan Kamil, Gus Miftah Sebut Sosok Ini Kandidat Terkuat Jadi Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Ia menegaskan, jika hak angket ini merupakan hak masing-masing anggota DPR RI dan dirinya akan menggunakan hak itu sebagai pribadi.
Baca Juga: Jadi Sorotan, Bawaslu Bakal Awasi Penuh Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
"Saya pribadi mengusulkan, supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan itu menggunakan APBN yang sangat besar dan agar kita semua yakin bahwa pemilu kemarin itu benar-benar dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan koridor konstitusi, demokrasi dan prinsip-prinsip pemilu yang luber jurdil," ungkapnya.
Lebih lanjut, meski ia mengakui jika proses angket bukan lah proses yang instan, maka hal ini jadi momentum meningkatkan kualitas demokrasi.
"Kalau pun ada kelemahan dan kekurangannya, maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada bulan November," jelasnya.
"Kalau pun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki, terutama dalam kebijakan misalkan distribusi bansos, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilukada, 27 November," sambung Djarot.
