Infografis
"Bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat di kalangan akademisi, mahasiswa itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, dengan cara seperti itu maka rakyat bisa melihat bahwa pemilu kita itu berjalan secara baik," ujarnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, dirinya tak bisa sendirian dalam menggulirkan hak angket, minimal membutuhkan 25 anggota dari dua fraksi.
"Kalau hak angket, itu kan nggak bisa sendiri-sendiri betul nggak? Itu minimal 25 (anggota), dua fraksi ya gabung nanti, kita akan ngomong dengan antar fraksi, kan nggak bisa PDI Perjuangan doang, tapi yang jelas kita lihat PKB, PKS, iya kan? Nasdem saya nggak tahu," tuturnya.
Ganjar Koar-koar Hak Angket
Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR RI.
Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ganjar mengatakan, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
