Infografis
Suara.com - Co Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, mendengar kabar adanya upaya kooptasi tengah dijalankan. Menurut Sudirman, kooptasi itu terjadi lantaran dia mendengar adanya kabar bahwa hampir semua partai politik akan membuat koalisi besar dan menyisakan satu atau dua di luar koalisi tersebut.
“Ada satu perbincangan di luar seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar kemudian menyisakan satu dua. Itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi,” kata Sudirman saat ditemui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).
Baca Juga:
PSI Diledek Gegara Perolehan Suaranya Mendadak Tembus 3 Persen: Ayo Ngebut, Mumpung Masih Ada Bapak
Baca Juga: Suara PSI di Real Count KPU Naik Drastis hingga Capai 3,13 Persen
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Calon Mantu Alumnus di Prancis, Susi Pudjiastuti Sampai Dipaksa Anies untuk Kejar Paket C
Dia menilai, rangkaian Pemilu 2024 saat ini belum selesai sehingga sikap partai politik bisa menunggu semua tahapan pemilu rampung.
Sudirman mengaku berharap pihak yang menang bisa memerintah, sementara kubu yang kalah menjadi penyeimbang untuk mempertahankan demokrasi.
Jika satu atau dua partai politik berpindah koalisi, Sudirman mengaku hal itu bukan menjadi persoalan.
Baca Juga: Penetapan Tersangka PPLN Hambat Pemutakhiran Data Pemilih di Kuala Lumpur? Ini Jawaban KPU
Namun, jika kepindahan itu memiliki niat kooptasi, dia menganggap hal itu berbahaya untuk demokrasi.
“Kalau niatnya mengkooptasi hampir seluruh partai kemudian menjadi kekuatan besar, apalagi dengan niat-niat buruk, itu menurut saya bukan hal yang baik dan itu mesti dijadikan concern bersama oleh masyarakat,” ujar Sudirman.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang sedang melakukan kooptasi. Meski begitu, dia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo memungkinkan untuk melakukan kooptasi seluruh kekuatan politik.
“Presiden kita itu sudah menjadi master of cooptation jadi mengkooptasi seluruh kekuatan dengan cara mengafiliasikan bahkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif dikontrol, yudikatif dikontrol, dan ini memang menimbulkan negara bergerak seperti tanpa kendali. Itu menurut saya bisa membahayakan situasi,” tandas Sudirman.
