Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasikan penetapan tujuh pantia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia tidak menghambat proses pemutakhiran data pemilih untuk proses pemungutan suara ulang (PSU).
"Enggak (menghambat). Kan sudah dinonaktifkan sejak sebelum ditetapkan jadi tersangka," kata Anggota KPU, Mochammad Afifuddin di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2024).
Baca Juga:
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Si Mamah Kelinci Berwajah Glowing seperti Pakai Skincare, Dedi Mulyadi: Cinta Butuh Biaya
Calon Mantu Alumnus di Prancis, Susi Pudjiastuti Sampai Dipaksa Anies untuk Kejar Paket C
Menurut Afif, pihaknya tidak khawatir muncul banyak spekulasi kecurangan dalam pemilu degan penetapan tersangka ini. Sebab, dia menegaskan KPU saat ini fokus untuk memperbaiki tahapan pemilu yang sebelumnya bermasalah.
"Pokoknya kita rapikan semuanya," tegas Afif.
Selanjutnya, KPU akan meneruskan penetapan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, DKPP memiliki kewenangan untuk membuat putusan pemberhentian tetap terhadap para PPLN yang menjadi tersangka.
Baca Juga: Wacana Hak Angket dan Gugatan ke MK Disebut Cuma Gertakan, Ini Kata Mahfud MD
Diketahui, Polri menetapkan semua PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu berupa penambahan jumlah pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia.
